ADMINISTRASI PUBLIK : Pengertian, Fungsi, Tujuan, & Etika [LENGKAP]

ADMINISTRASI PUBLIK : Pengertian, Fungsi, Tujuan, & Etika [LENGKAP]

Administrasi Publik – adalah suatu bahasan ilmu sosial yang membahas tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berhubungan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik.

Pengertian Administrasi Publik

Administrasi Publik
Administrasi Publik

          

Apa yang dimaksud dengan administrasi publik (Public Administration)? Pengertian Administrasi Publik adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari tentang metode pengelolaan suatu organisasi publik/ umum dalam konteks kehidupan bernegara, yaitu Lembaga Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif.

Dalam kajian administrasi publik, ilmu sosial ini mengaitkan tiga elemen utama negara (Lembaga Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif) dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan publik, tujuan negara, administrasi pembangunan, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara.

Administrasi publik terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi diartikan sebagai kegiatan atau kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan atau diarahkan. Definisi lainnya yang bisa diajukan adalah kegiatan implementasi kebijakan.

Sedangkan publik bisa diartikan sebagai negara, klien, konsumen, warga masyarakat, dan kelompok kepentingan. Tetapi dalam wacana di Indonesia lebih berkembang administrasi publik disamakan dengan administrasi negara.

Dari pengertian dua kata tersebut, maka administrasi publik bisa diartikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan/kebijakan untuk kepentingan negara, warga masyarakat. Terdapat pengertian yang singkat, administrasi publik merupakan metode pemerintahan negara (proses politik) administration of publik, for public dan by public. Dengan demikian administrasi publik merupakan proses pemerintahan publik, untuk publik dan oleh publik.

Administrasi publik berbeda dengan ilmu manajemen. Tidak seperti ilmu manajemen yang mengkaji mengenai cara mengelola organisasi swasta, administrasi publik mempelajari tentang organisasi pemerintah/ publik. Yang termasuk dalam kajian administrasi publik diantaranya:

  • Perilaku birokrasi
  • Manajemen sumber daya manusia
  • Tata laksana pemerintahan
  • Implementasi kebijkakan pemerintah

Pengertian Administrasi Publik Menurut Para Ahli

Administrasi Publik
Administrasi Publik

Untuk memudahkan kita dalam mengerti apa arti administrasi publik, maka kita bisa merujuk pada pendapat beberapa ahli. Di bawah ini adalah definisi Administrasi Publik (Public Administration) menurut para ahli:

Dr. H. Amin Ibrahim

Menurut Dr. H. Amin Ibrahim pengertian administrasi publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia.

Nicholas Henry

Menurut Nicholas Henry pengertian administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial.

Dwight Waldo

Menurut Dwight Waldo definisi administrasi publik adalah manajemen yang dilakukan dalam suatu organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya untuk mencapai tujuan pemerintah.

Harbani Pasolong

Menurut Harbani Pasolong administrasi publik adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

Nigro

Menurut Nigro, pengertian administrasi publik adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan publik, yang mencakup dalam tiga cabang, yakni lembaga Yudikatif, Legislatif, dan lembaga eksekutif yang bekerjasama dalam upaya menciptakan kesejahteraan publik.

Fungsi Administrasi Publik

Administrasi Publik
Administrasi Publik

Mengacu pada pengertian administrasi publik, menurut Gerald E. Caiden, secara umum ada 6 fungsi administrasi publik. Berikut ini adalah fungsi administrasi publik:

Fungsi Tradisional

Ini adalah fungsi utama dari administrasi publik, yang meliputi; hubungan luar negeri, ketertiban dalam negeri, pertahanan dan keamanan, pekerjaan umum, perpajakan, dan kesejahteraan umum.

Fungsi Pembangunan Bangsa

Fungsi administrasi publik yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa di tengah masyarakat Indonesia yang sangat heterogen.

Fungsi Manajemen Ekonomi

Masalah ekonomi juga merupakan tanggungjawab dari administrasi publik dan tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada pihak swasta. Dalam hal ini administrasi publik dapat berperan langsung maupun dalam pembuatan regulasi.

Fungsi Kesejahteraan Sosial

Pemerintah harus campur tangan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pelayanan masyarakat seperti; pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, jaminan sosial, dan perumahan umum.

Fungsi Kontrol Lingkungan

Menjaga kelestarian alam merupakan salah satu bentuk kontrol lingkungan. Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam, maka perlu dilakukan fungsi kontrol lingkungan seperti, riset dan pengembangan, konservasi, tata kota, dan kontrol lingkungan.

Fungsi Hak Asasi Manusia

Negara yang berlandaskan tatanan demokrasi harus melayani dan melindungi publik secara adil. Beberapa fungsi hak asasi manusia tersebut meliputi, perlindungan HAM, privasi, dan pengendalian penduduk.

Tujuan Administrasi Publik

Administrasi Publik
Administrasi Publik

Tujuan utama dari administrasi publik adalah agar dapat mencapai tujuan negara sesuai keinginan publik. Adapun beberapa keingin publik tersebut adalah:

  • Keamanan
  • Kesejahteraan
  • Keadilan

Untuk dapat mencapai tujuan administrasi publik tersebut, maka diperlukan beberapa hal berikut ini:

  • Partisipasi Sosial, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan administrasi publik.
  • Tanggungjawab Sosial, yaitu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaksana administrasi publik kepada masyarakat.
  • Dukungan Sosial, yaitu dukungan yang diberikan oleh publik terhadap pelaksanaan administrasi publik.
  • Kontrol Sosial, yaitu kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh publik terhadap kegiatan administrasi publik.

Dari sini kita mengerti bahwa administrasi publik dapat menentukan apa saja tujuan pembangunan dan menentukan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Apalagi yang berhubungan dengan pelayanan umum bagi semua warga negara Indonesia.

Administrasi publik bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan suatu negara. Semakin kompleks masalah di suatu negara, maka akan muncul cara-cara baru sebagai solusi terhadap masalah tersebut. Itu sebabnya ilmu administrasi publik berkembang dinamis sesuai perkembangan manusia dan suatu negara.

Definisi Teori administrasi negara

Administrasi Publik
Administrasi Publik

Gerald Caiden (1982):

Adminisrasi negara melingkupi segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan publik atau kebutuhan publik. Ruang lingkup administrasi adalah bagaimana orang mengorganisir diri mereka sebagai publik secara kolektif dan dengan tugas dan kewajiban masing-masing memecahkan masalah publik untuk mencapai tujuan bersama.

Public administration refers to the implementation of pronouncements made by recognized public officials appointed to further collective interests. It includes the organization of public affairs, social purposes and collective decision-making, the management of public institutions, public offices and public property, and the administration of the public officials, covering attitudes and behavior as wll as actions

Nigro dan Nigro (1984) :

Administrasi negara secara lebih khusus dapat dijelaskan sbg apa yg dilakukan oleh pemerintah, terutama lembaga eksekutif (dengan sarana birokrasi) , di dalam memecahkan masalah kemasyarakata/publik.

Harmon dan Mayer :

Pelaku utama dalam penyelenggaraan administrasi.publik adalah administrator publik, birokrat atau pegawai negeri. Mereka ini yang dibebani tugas pemerintahan dan pelayanan publik sehari-hari .

Namun karena proses administrasi publik sesungguhnya juga melibatkan banyak pihak di luar birokrasi pemerintah (seperti pekerja sosial, LSM,ormas,dan lain-lain), maka sektor non negara yang tindakannya mengatasnamakan kepentingan publik dan berdampak kepada masyarakat luas, juga menjadi pusat perhatian administrasi publik.

Etika Administrasi Publik

Administrasi Publik
Administrasi Publik

Dalam  Ensiklopedi  Indonesia,  etika  disebut  sebagai  “Ilmu  tentang  kesusilaan yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam  masyarakat; apa yang baik dan apa yang buruk”. Sedangkan secara  etimologis,  Etika  berasal  dari  kata ethos (bahasa  Yunani)  yang  berarti  kebiasaan atau watak. Etika menurut bahasa Sansekerta lebih berorientasi kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (sila) yang lebih baik (su). Etika menurut Bertens dalam (Pasolong, 2007:190) adalah kebiasaan, adat atau akhlak dan watak. Dari  definisi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  masalah  etika  selalu  berhubungan dengan kebiasaan atau watak manusia (sebagai individu atau  dalam kedudukan tertentu), baik kebiasaan atau watak yang baik maupun  kebiasaan atau watak buruk. Watak baik yang termanifestasikan dalam  kelakuan baik, sering dikatakan sebagai sesuatu yang patut atau sepatutnya.  Sedangkan  watak  buruk  yang  termanifestasikan  dalam  kelakuan  buruk,  sering  dikatakan  sebagai  sesuatu  yang  tidak  patut  patut  atau  tidak  sepatutnya.

Dalam lingkup pelayanan publik, etika administrasi publik (Pasolong, 2007 :193) diartikan sebagai filsafat dan professional  standar (kode etik) atau right rules of conduct (aturan berperilaku yang benar) yang sehatursnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa etika administrasi publik adalah aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen ; aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Aturan atau standar dalam etika administrasi negara tersebut terkait dengan kepegawaian, perbekalan, keuangan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat.

Karakteristik Administrasi Publik

Yang membedakan Administrasi Publik dengan Administrasi lain :

– Pelayanan yang diselenggarakan administrasi publik lebih bersifat urgen atau mendesak daripada diselenggarakan organisasi swasta

– Pelayanan oleh organisasi publik (negara) pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli

– Kegiatan instansi negara (birokrasi) pada umumnya terikat pada hukum formal (kebijakan publik)

– Kegiatan negara atau pemerintah selalu mendapat sorotan publik

– Pelayanan publik tidak terikat pada harga pasar

Hakekat Administrasi Publik

– Administrasi publik lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan     dengan dunia yudikatif dan legislatif

– Administrasi publik berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik

– Administrasi publik berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerja sama untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintah

– Meski berbeda dengan administrasi swasta tetapi administrasi publik overlapping dengan administrasi swasta

– Administrasi Publik diarahkan untuk menghasilkan barang dan jasa publik

– Administrasi publik memiliki aspek teoritis dan praktis

Tipe-Tipe Teori Administrasi Negara

Bailey (dalam Darwin,1997) menjelaskan empat macam teori yang secara keseluruhan dapat memberikan kontribusi terhadap praktek administrasi negara, yaitu:

  1. Teori Deskriptif – eksplanatif
  2. Teori Normatif
  3. Teori Asumtif
  4. Teori Instrumental

1. Teori Deskriptif Eksplanatif

Teori deskriptif-eksplanatif memberikan penjelasan secara abstrak realitas administrasi negara baik dalam bentuk konsep, proposisi, atau hukum (dalil). Misalnya, konsep hirarki dari organisasi formal. Konsep ini menjelaskan ciri umum dari organisasi formal yaitu adanya penjenjangan dalam struktur organisasi.

Pada dasarnya teori deskriptif–eksplanatif menjawab dua pertanyaan dasar : apa dan mengapa (apa berhubungan dengan apa). Pertanyaan apa : menuntut jawaban deskriptif mengenai suatu realitas yang dijelaskan secara abstrak ke dalam suatu konsep tertentu. Misal : hirarki organisasi formal , konflik peran, dsb. Pertanyaan mengapa atau apa berhubungan dengan apa menuntut jawaban eksplanatif atau diagnostik mengenai keterkaitan antara konsep abstrak tertentu dengan konsep abstrak lainnya. Misalnya, konflik peranan berhubungan dengan tipe kegiatan apakah departemental atau koordinatif. Kegiatan yang dilaksanakan satu departemen kurang begitu menimbulkan konflik peran dibanding jika kegiatan dilaksanakan secara koordinatif.

2. Teori Normatif

Teori normatif bertujuan menjelaskan situasi administrasi masa mendatang secara prospektif. Termasuk dalam teori ini adalah pernyataan atau penjelasan-penjelasan yang bersifat utopia yaitu suatu cita-cita yang sangat idealistis.

Teori normatif juga dapat dikembangkan dengan merumuskan kriteria-kriteria normatif yang lebih spesifik seperti efisiensi, efektivitas, responsivitas, akutabilitas, demokrasi, dan sebagainya. Teori normatif memberikan rekomendasi ke arah mana suatu realitas harus dikembangkan atau perlu dirubah dengan menawarkan kriteria-kriteria normatif tertentu.

Persoalan dalam teori normatif adalah bahwa kriteria-kriteria normatif yang ditawarkan tidak selalu mendukung bahkan bisa saling bertentangan. Misalnya, penekanan yang terlalu tinggi pada efisiensi dapat mengorbankan pemerataan (equity). Sentralisasi yang berlebihan dapat menghambat atau membunuh nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi, akuntabilitas publik, transparansi dan pemberdayaan masyarakat.

Kriteria-kriteria normatif dalam teori administrasi seringkali terkesan ambisius. Kontradiktif dan relatif (dibatasi ruang dan waktu). Namun teori normatif tetaplah penting karena kemajuan administrasi negara akan lebih terarah bila terlebih dahulu ditentukan kriteria yang tepat untuk mengukur kemajuan tersebut.

3. Teori Asumtif

Teori asumtif menekankan pada prakondisi atau anggapan adanya suatu realitas sosial dibalik teori atau proposisi yang hendak dibangun. Menurut Bailey teori administrasi lemah dalam menyatakan asumsi-asumsi dasar tentang sifat manusia dan institusi. Tanpa asumsi yang jelas membuat teori menjadi utopis atau ahistoris karena tidak jelas dasar berpijaknya.

Contoh teori asumtif dalam administrasi publik adalah Teori X dan Y dari Douglas McGregor. Teori ini mengemukakan sua jenis asumsi yang berlawanan tentang sifat manusia. Teori X berasumsi bahwa pada dasarnya manusia malas dan suka menghindari pekerjaan, sedang teori Y berasumsi bahwa manusia memiliki kemauan untuk bekerja dan memiliki kemampuan untuk mengemban tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. Masing-masing asumsi ini mempunyai implikasi dalam pengembangan teori manajemen atau kepemimpinan dalam organisasi.

4. Teori Instrumental

Pertanyaan pokok yang dijawab dalam teori ini adalah ’bagaimana’ dan ’kapan’. Teori instrumental merupakan tindak lanjut dari proposisi “jika – karena”. Misalnya : Jika sistem administrasi berlangsung secara begini dan begitu, karena ini dan itu atau jika desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas birokrasi, maka strategi, tehnik, alat apa yang dikembangkan untuk menunjangnya.

Analisis kebijakan adalah contoh teori instrumental. Analisis kebijakan banyak menyumbangkan atau mengaplikasikan tehnik baik kuantitatif – aplikasi regresi, riset operasi, analisis biaya dan manfaat – maupun kualitatif (rasional maupun intuitif) untuk menjawab pertanyaan ’bagaimana’ dan ’kapan’ Jawaban terhadap pertanyaan ini berguna sebagai rekomendasi kepada pengambil kebijakan dalam menentukan langkah-langkah konkrit dalam proses kebijakan publik.

Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah teori dasar atau cara pandang yang fundamental, dilandasi nilai-nilai tertentu, dan berisikan teori pokok, konsep, metodologi atau cara pendekatan yang dapat dipergunakan para teoritisi dan praktisi dalam menanggapi sesuatu permasalahan baik dalam pengembangan ilmu maupun kemajuan hidup. Dalam ilmu administrasi publik terdapat beberapa paradigma antara lain:

  1. Paradigma dikotomi politik dan administrasi negara. Fokusnya terbatas pada maslah-masalh organisasi dan penyusunan anggaran dalam birokrasi pemerintahan, politik dan kebijakan merupakan substansi ilmu politik. Tokoh-tokohnya Frank J Goodnow dan Leonard D. White.
  2. Paradigma Prinsip-prinsip administrasi. Locusnya kurang dipentingkan. Fikusnya adalah “prinsip-prinsip” manajerial yang dipandang berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan lingkungan budaya. Tokohnya adalah Gulick dan Urwick, F.W. Taylor, Henry Fayol, Mary Parker Follet, dan Willooghby.
  3. Paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. Administrasi negara kembali menjadi bagian dari ilmu politik. Pelaksanaan prinsip-prinsip administrasi sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor lingkunga, jadi tidak “value free” (bebas nilai). Tokoh pardigma ini adalah Nicholas Henry.
  4. Paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Administrasi tetap menggunakan prinsip administrasi yang dipengaruhi berbagai faktor, oleh karena itu dalam paradigma ini mengembangkan adanya pemahaman sosial psikologi, dan analisis sistem untuk melengkapi. Tokoh paradigma ini adalah Henderson, Thompson, Caldwen.

Isu-Isu Penting

Ada beberapa isu atau permasalan penting yang sering dibahas dalam ilmu administrasi negara antara lain :

1. Pelayanan publik

Administrasi publik sebagai proses administrasi for publik, pada hakekatnya adalah memberi pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan demokrasi yang mana masyarakat mempunyai hak yang sama untuk menerima pelayanan dari pemerintah. Dalam masalah ini yang terpenting adalah bagaimana pemerintah/negara memberikan pelayanan yang baik, cepat dan berkualitas kepada seluruh warga masyarakat.

2. Motivasi Pelayanan Publik

Dalam masalah ini isu terpenting adalah membahas motivasi seperti apa yang dimiliki oleh administrator dalam memberikan pelayanan publik. Ada yang berdasarkan norma, rasional dan perasaan.

3. Maladministrasi

Maladministrasi merupakan kesalahan dalam praktekt administrasi. Pembahasan teori administrasi publik juga akan membahas masalah kesalahan-kesalahan tersebut sebagai kajian utama, seperti lambannya birokrasi, rutinitas dan formalitas pelayanan.

4. Etika Administrasi Publik

Masalah penting lainnya dalam administrasi publik adalah etika administrasi. Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah nilai baik dan buruk. Apakah pelayanan atau prosedur administrasi publik dinilai baik atau buruk oleh masyarakat. Dalam hal ini termasuk korupsi menjadi bahasan utama.

5. Kinerja dan Efektivitas

Seringkali masalah kinerja dan efektivitas menjadi isu sentral dari administrasi publik. Hal tersebut dipahami karena administrasi sebagai proses mencapai tujuan, maka persoalan pencapaian dan dan cara mencapai tersebut menjadi penting. Oleh karena itu bagaimana cara kerja (kinerja) yang dijalankan apakah sudah baik sehingga tujuan dapat tercapai (efektif).

6. Akuntabilitas Publik

Administrasi publik yang dijalankan oleh pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga. Ada kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang dapat dikontrol, diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada warga/publik. Hal tersebut merupakan masalah pokoknya

Contoh Administrasi Publik

Berikut adalah beberapa contoh dari administrasi publik :

  1. Dukungan kelembagaan terhadap pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM-MANDIRI).
  2. Diagnosis SDM teknologi informasi, SK pelaku teknologi informasi dipusat pengolahan data kepegawaian.
  3. Analisis kinerja pemungutan PBB di daerah istimewa Yogyakarta.
  4. Analisis hubungan antara pelatihan, karakteristik individu dengan kinerja petugas penyuluhan lapangan pertanian di dinas pertanian dan kelautan kota medan.
  5. Tinjauan atas kebijakan PPN pada usaha mikro dan menengah (UMKM) tidak berbadan hukum untuk memperluas objek pajak.
  6. Evaluasi implementasi kebijakan strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2012 pada direktorat jenderal pajak Republik Indonesia Jakarta.
  7. Kepuasan investor atau calon investir terhadap kualitas pelayanan perizinan investasi di badan koordinasi penanaman modal daerah (BKPMD) provinsi Banten.
  8. Aspek kelembagaan dalam implementasi program kali bersih (PROKASIH) pemda DKI Jakarta.
  9. Analisis pelaksanaan penangananan terhadap pelanggan menunggak pembayaran rekening listrik pada PT PLN DIVRE V Jateng dan DIY kantor PLN cabang kelaten.
  10. Analisis kualitas pelayanan penerbitan ijin DEPKES/P-IRT terhadap prosuksi makanan/minuman industri mikro/kecil di dinas kesehatan kabupaten Bantul.

Nah, itulah penjelasan lengkap mengengai Administrasi Publik yang meliputi, Pengertian Administrasi Publik, Fungsi Administrasi Publik, Tujuan Administrasi Publik, Karakteristik Administrasi Publik, dan lain sebagainya. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan Anda dan bisa bermanfaat.

Administrasi Publik

Leave a Comment