Tugas Partai Politik : Sejarah, Fungsi, Tujuan,Konsep & Peran [LENGKAP]

Tugas Partai Politik : Sejarah, Fungsi, Tujuan,Konsep & Peran [LENGKAP]

Tugas Partai Politik – Apa itu partai politik? umumnya orang lebih suka menyebut singkatannya yaitu, parpol, saat berbicara mengenai partai politik. Parpol dalam sosiologi merupakan pranata sosial yang bergerak di bidang politik. Singkatnya, parpol merupakan lembaga politik. Pengertian ini pasti saja kurang detail.

Sejarah Perkembangan Partai Politik di Indonesia

Sejarah Partai Politik
Sejarah Partai Politik

Sebelum mengulas secara ringkas perkembangan parpol di Indonesia, saya wajib menyampaikan terlebih dulu bahwa di dunia ini, sistem kepartaian yang diterapkan oleh negara-negara di luar sana tidak selalu sama. Sistem kepartaian bervariasi, dimana secara garis besar bisa digolongkan menjadi tiga, sebagai berikut:

Sistem partai tunggal, yakni parpol yang eksis di suatu negara cuma satu. Secara otomatis, pemerintah negara tersebut tidak mempunyai partai oposisi. Kontrol terhadap kekuasaan pemerintah diusahakan dalam internal parpol itu sendiri. Beberapa negara yang menerapkan sistem partai tunggal yakni Kuba, Korea Utara, Cina, Pantai Gading, dan Guinea

Sistem dwi partai, yakni cuma terdapat 2 parpol yang eksis di suatu negara. Oleh karena cuma terdapat 2 partai, peran yang dimainkan paling jelas, satu partai sebagai penguasa, satunya lagi sebagai oposisi. Kedua partai berkompetisi ”abadi” satu sama lain. Amerika Serikat ialah negara yang menerapkan sistem dwi partai.

Sistem multipartai, yakni parpol yang eksis lebih dari dua. Jumlahnya persisnya bervariasi. Munculnya multipartai bisa disebabkan oleh konteks sosial negara itu yang majemuk. Kemajemukan bisa dilihat dari bermacam hal misalnya, dari ras, suku, agama, kebudayaan, sampai ideologi. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem multipartai.

Partai politik ialah salah satu infrastruktur politik terpenting pada sistem demokrasi modern. Cikal bakal partai politik muncul di Eropa Barat dari kumpulan orang-orang yang mengorganisir diri yang tujuannya yaitu mendapatkan kekuasaan politik. Adanya partai politik merupakan indikasi sistem politik suatu negara yang sudah modern. Partai politik dijalankan secara rasional dengan pikiran birokrasi yang beroperasi dalam sistem manajemennya.

Sejak negara Indonesia berdiri, keinginan rakyat yang beragam sudah tercermin dari kemunculan beberapa partai politik yang mengusung ideologi yang beragam pula. Tiga ideologi besar yang terhadap saat itu diadopsi antara lain; nasionalisme, ideologi berbasis agama, dan komunisme.

Sekarang ini, dengan perkembangan demokrasi Indonesia yang telah mencapai era reformasi, partai politik masih tetap eksis. paling penting bagi para pembelajar khususnya mereka yang studi ilmu sosial mengerti mengenai partai politik. tidak sebatas apa itu partai politik, akan tetapi juga mengapa parpol wajib eksis dan apa fungsinya bagi kehidupan sosial secara lebih luas.

Postingan ini tentu membahas secara ringkas mengenai partai politik dan fungsinya bagi demokrasi. Selain itu, contoh parpol yang berada di luar Indonesia juga tentu disinggung sedikit sebagai gambaran saja bahwa eksistensi parpol di suatu negara tidak lepas dari sistem dan ideologi politik yang dianutnya.

Definisi Partai Politik

Definisi Partai Politik
Definisi Partai Politik

Definisi sederhana yang sering diajarkan dalam kelas ilmu politik adalah parpol merupakan sekumpulan orang yang terorganisir melakukan aktivitas politik dengan orientasi merebut atau mempertahankan kekuasaan melalui dukungan suara rakyat.

Kita sering mendengar kata istilah ”parpol sebagai kendaraan politik”. Ini berarti, parpol juga berperan sebagai instrumen guna meraih posisi strategis atau jabatan dalam stuktur di pemerintahan. Untuk lebih memahami pengertian parpol, kita perlu juga menyimak beberapa definisi yang pernah diusiulkan oleh para ahli ilmu politik.

Partai Politik Menurut Para Ahli

Tugas Partai Politik
Tugas Partai Politik
  • Sigmund Neumann

Sigmund Neumann berpendapat bahwa parpol adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha mendapatakan kekuasaan pemerintahan dengan merebut dukungan rakyat dalam konteks persaingan dengan organisasi atau golongan lain yang memiliki pandangan berbeda.

  • Carl J. Friedrich

Carl J. Friedrich berpendapat bahwa partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpn partainya dimana konsekuensinya, para anggota partai mendapat keuntungan baik secara idiil maupun materiil.

  • Soltou

Soltou berpendapat bahwa parpol adalah sekelompok warga negara yang terorganisir dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, menguasai pemerintahan, dan melaksanakan kebijaksanaan umum.

Tugas Partai Politik

Tugas Partai Politik
Tugas Partai Politik

Tugas Utama Partai Politik

  • Meminta dan mengartikulasikan prioritas kebijakan publik dan kebutuhan sipil dan masalah yang diidentifikasi oleh anggota dan pendukung
  • Mensosialisasikan dan mendidik pemilih dan warga negara yang tujuannya dapat berfungsinya sistem politik dan pemilu dan generasi nilai-nilai politik umum
  • Menyeimbangkan permintaan yang berlawanan dan mengubahnya menjadi kebijakan umum
  • Mengaktifkan dan memobilisasi warga untuk berpartisipasi pada keputusan politik dan mengubah opini mereka menjadi pilihan kebijakan yang layak Menyalurkan opini publik dari warga ke pemerintah
  • Merekrut dan melatih kandidat untuk jabatan publik

Tugas Umum Partai Politik

  1. Mewakili kelompok kepentingan

Orang-orang yang diwakili oleh pejabat terpilih disebut konstituen. Baik Republik atau Demokrat, konstituen membuat kekhawatiran mereka diketahui oleh perwakilan mereka. Pada gilirannya, pejabat terpilih wajib tidak cuma mencerminkan keprihatinan partai politik mereka sendiri tetapi juga wajib mencoba untuk menarik dukungan dari orang-orang di distrik mereka ataupun negara yang menjadi anggota partai lainnya.

Mereka dapat menarik dukungan ini dengan mendukung masalah bipartisan (masalah yang mengkhawatirkan lintas garis partai) dan isu-isu non  partisan (hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kesetiaan partai).

Partai politik mewakili kelompok dan juga individu. Kelompok-kelompok kepentingan ini memiliki perhatian khusus. Mereka mungkin mewakili kepentingan pekerja pertanian, orang Amerika Afrika perkotaan, operator usaha kecil, industri tertentu, ataupun guru – setiap individu sama yang bekerja sama untuk mengekspresikan agenda tertentu.

  1. Pilihan penyederhanaan

Mereka melakukannya dengan menyatakan tujuan mereka dengan cara umum sehingga pemilih tertarik pada filosofi yang luas tanpa harus fokus pada setiap masalah tertentu. Partai Republik dikenal karena dukungan mereka terhadap bisnis, posisi konservatif pada isu-isu sosial, dan kekhawatiran tentang ukuran pemerintah, Demokrat tradisional telah mendukung tenaga kerja dan minoritas dan percaya bahwa pemerintah dapat memecahkan banyak masalah bangsa. Pilihan untuk menggunakan filosofi umum dari partai politik untuk memilah kandidat merupakan untuk menunjuk individu berdasarkan cuma program satu ataupun 2 isu mereka sendiri.

  1. Membuat kebijakan

Partai politik bukanlah organisasi yang membuat atau menciptakan kebijakan dalam diri mereka sendiri. Mereka tentu mengambil posisi pada pertanyaan-pertanyaan kebijakan yang penting, terutama untuk memberikan alternatif terhadap posisi pihak mana pun yang berkuasa. Saat berkuasa, sebuah partai mencoba menerapkan filosofinya menggunakan perundang-undangan. apabila seorang kandidat memenangkan jabatan oleh mayoritas besar, itu bisa berarti bahwa pemilih telah memberinya mandatuntuk melaksanakan program yang digariskan dalam kampanye.

  1. Memilih Calon

Partai politik mencalonkan kandidat untuk jabatan politik. Mereka mempersempit lapangan dari banyak wannabes menjadi beberapa calon yang kredibel. Hal ini menyederhanakan peran pemilih dan membawa perintah tertentu ke proses pemilu yang kacau balau.

  1. Memobilisasi Pemilih

Partai-partai politik memberikan informasi dan memberi tenaga kepada anggotanya. Mereka mengirim brosur, melaksanakan kampanye media, mengetuk pintu, dan memanggil pemilih di telepon.  Calon individu dapat melakukan hal yang sama, tetapi pihak-pihak mempertahankan jaringan kantor negara dan lokal yang rumit yang dapat segera ditekan ke dalam layanan calon setelah nominasi partai dijamin. Selain itu, pihak-pihak memiliki peralatan penggalangan dana di tempat yang menyederhanakan kemampuan kandidat mereka untuk membiayai kampanye mereka.

  1. Fasilitasi Pemerintahan

Para pihak juga menertibkan proses pembuatan kebijakan. Sebagai anggota partai, politisi individual mempunyai kelompok sekutu siap pakai yang umumnya tentu bekerja sama dengan usaha mereka untuk meloloskan dan menerapkan undang-undang. Di tingkat nasional, ini berarti bahwa seorang anggota Kongres yang rookie tiba dengan jaringan sekutu yang pasti mendukung usahanya dan bahwa ia harus mendukung secara bergantian. kecuali itu, aliansi partai menutup kesenjangan celah cabang legislatif dan eksekutif. saat dipisahkan oleh Konstitusi, keberadaan partai politik mempersempit jarak antara cabang-cabang dan membantu mereka bekerja bersama.

  1. Memantau Pihak yang Bertentangan dalam Kekuasaan

Partai juga berfungsi sebagai pengawas penting bagi publik. Hubungan permusuhan antara partai-partai besar memastikan bahwa partai yang berkuasa (tidak memiliki kursi kepresidenan) akan tetap mengawasi lawannya dan memberi tahu publik tentang kesalahan atau kesalahan kebijakan apa pun.

Dengan kata lain, partai sangat penting. Sulit membayangkan sistem politik kita berfungsi secara efektif tanpa mereka. Selain fleksibel secara ideologis, kedua partai utama Amerika dicirikan oleh struktur yang terdesentralisasi. Setelah di kantor, seorang presiden tidak dapat berasumsi bahwa anggota partainya di Kongres akan menjadi pendukung setia dari inisiatif yang disukai, atau tidak dapat pemimpin partai di Kongres mengharapkan pemilihan garis partai langsung dari anggota partai mereka.

Fungsi Partai Politik

Fungsi Partai Politik
Fungsi Partai Politik

Selain dari pada itu, Anwar (2015: 433) mengatakan bahwa fungsi partai politik sebagai sarana adalah:

  • Partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah. Parpol disini berfungsi sebagai penyerap, menghimpun, mengolah dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan.
  • Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu kenyataan politik yang sedang dialami suatu negara.
  • Partai politik sebagai media rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan proses seleksi dan pengangkatan seseorang ataupun kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik atau pemerintahan. ataupun bisa dikatakan proses seleksi dan pengangkatan seseorang ataupun kelompok untuk menduduki suatu jabatan atau beberapa jabatan politik
  • Partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Pengatur konflik adalah mengendalikan suatu konflik (dalam hal ini adanya perbedaan pendapatatau pertikaian fisik) mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah. Pengendalian konflik ini dilaksanakan dengan cara dialog, guna menampung dan selanjutnya membawa permasalahan tersebut kepadabadan perwakilan rakyat untuk memperoleh keputusan politik mengenai permasalahan tersebut.

Ada pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di negara yang demokratis dan di negara yang otoriter. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas ataupun fungsi partai di masing-masing negara.

Di negara demokrasi partai relatif bisa menjalankan fungsinya sesuai harkatnya terhadap saat kelahirannya, yaitu sebagai sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi pada pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan di hadapan penguasa. Sebaliknya di negara otoriter, partai tidak bisa menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa (Budiardjo, 2013: 405).

Partai politik memiliki fungsi sebagai sarana sosialisasi politik dan rekruitmen politik, sebagai salah satu unsur infrastruktur politik dalam sistem politik. Sedangkan dalam aplikasi dan proses sosialisasi politik dan rekriutmen politik itu, terkait erat dengan komunikasi politik.

Salah satu esensi sosialisasi politik yang wajib dijalankan oleh partai politik untuk memperoleh gambaran yang bagus dari publik, adalah mewariskan ideologi, nilai-nilai, dan gagasan-gagasan vital, serta memupuk identitas nasional dan memperkuat integrasi nasional terutama di negara yang modern merdeka ataupun negara yang sedang membangun (Arifin, 2014: 195).

Tujuan Partai Politik

Tujuan Partai Politik
Tujuan Partai Politik

Menurut Surbakti, fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahanan kekuasaan guna mewujudkan program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Namun, partai politik juga melaksanakan sejumlah fungsi lain.

Fungsi lain tersebut adalah sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemadu kepentingan, komunikator politik, pengendalian konflik, dan kontrol politik. Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Pasal 10 dalam Saputra (2015: 175), tujuan partai politik secara khusus adalah sebagai berikut:

  • Meningkatkan partisipasi politik antar anggota dan masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
  • Memperjuangkan cita-cita partai politik guna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara.
  • Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara.

Ciri-Ciri Partai Politik

Ciri-Ciri Partai Politik
Ciri-Ciri Partai Politik

Duverger menyatakan bahwa pembentukan partai politik pada biasanya dikaitkan dengan usaha memperluas kepentingan dan pemerintahan representatif. Jenis partai politik tertua merupakan yang dikenal sebagai kader, ataupun elite. Partai elite merupakan partai kecil yang terutama mencerminkan kepentingan kelas elit (Breuning dan Ishiyama, 2013: 249-252). Sebuah organisasi politik berdasarkan Hidayat (2013: 17) modern bisa dikatakan partai politik apabila mempunyai lima ciri umum ataupun fundamental, yaitu:

  1. Berwujud kelompok masyarakat yang beridentitas.
  2. Terdiri dari beberapa orang yang terorganisasi, yang dengan sengaja bertindak bersama-sama untuk mencapai tujuan partai.
  3. Masyarakat mengakui bahwa partai politik memiliki legitimasi berupa hak-hak untuk mengorganisasikan dan mengembangkan diri mereka.
  4. Beberapa tujuannya diantaranya mengembangkan aktivitas-aktivitas, partai bekerja melalui mekanisme “pemerintah yang mencerminkan pilihan rakyat”.
  5. Aktifitas inti partai politik adalah menyeleksi kandidat untuk jabatan publik.

Konsep Partai Politik

Konsep Partai Politik
Konsep Partai Politik

Partai politik dalam konsep sistem kepartaian menurut Amalia (2013: 147-151) tergolong menjadi tiga bagian, antara lain :

  1. Sistem kepartaian berdasarkan jumlah partai politik

Pendekatan sistem kepartaian berdasarkan jumlah partai yang memperoleh kursi di parlemen, menurut Maurice Duverger terdiri atas tiga kelompok, yaitu sistem partai tunggal, sistem dua partai (dwi partai), dan sistem multipartai. Pertama, sistem partai tunggal merupakan sistem yang didominasi oleh satu partai di dalam parlemen.

Bentuk sistem partai tunggal antara lain partai tunggal totaliter, otoriter, dan dominan. Dalam sistem partai tunggal totaliter ada satu partai yang menguasai pemerintahan dan militer, bahkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Partai tunggal totaliter biasanya merupakan partai doktriner dan diterapkan di negara-negara komunis danfasis.

Kedua, sistem dua partai, sesuai dengan namanya, merupakan sistem kepartaian yang di dalamnya terdapat dua partai utama yang bersaing dalam pemilihan umum. Partai-partai kecil hanya berpengaruh apabila dalam pemilu selisih perolehan suara kedua partai besar sangat kecil.

Dalam sistem ini terdapat pembagian tugas yang jelas yakni partai yang memenangkan pemilu menjadi partai yang memerintah, sedangkan partai yang kalah dalam pemilu menjadi oposisi yang loyal terhadap kebijakan pemerintah. Pada dasarnya, tidak banyak perbedaan mengenai asas dan tujuan politik di antara kedua partai. Perbedaannya hanya ada pada titik berat dan cara menyelesaikan persoalan. Sistem ini biasanya menggunakan sistem pemilu distrik, yaitu satu kursi per daerah pemilihan dan yang dipilih calon bukan tanda gambar partai.

Ketiga, sistem multipartai, sebagaimana namanya, yang merupakan sistem yang terdiri dari lebih dari dua partai politik dominan. Menurut Maurice Duverger, sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang majemuk. Dalam sistem ini hampir tidak ada partai yang memenangi pemilu mutlak. Oleh karena itu, koalisi mutlak diperlukan untuk memperkuat pemerintahan.

Namun demikian, dukungan koalisi bisa ditarik kembali sewaktu-waktu. Selain itu, dalam sistem ini tidak ada kejelasan keterangan posisi partai oposisi sebab sewaktu-waktu partai oposisi dapat menjadi bagian pemerintahan. Sistem ini menggunakan sistem pemilu proporsional/perwakilan berimbang (proportional representation) yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan baru.

  1. Sistem kepartaian berdasarkan jarak ideologi

Giovani Sartori, secara umum membagi sistem kepartaian ke dalam tiga kelompok berdasarkan jarak ideologi. Pertama, sistem kepartaian pluralisme sederhana. Pada sistem ini tidak ditemukan perbedaan ideologi di celah partai-partai politik yang terdapat walaupun jumlah partai lebih dari dua.

Kedua, sistem pluralisme moderat. Pada sistem ini ditemukan perbedaan ideologi di celah partai-partai politik yang ada, tetapi perbedaannya tidak terlalu jauh sehingga masih memungkinkan untuk mencapai kesepakatan. Persamaan kedua sistem kepartaian di atas merupakan perilaku partai-partai politiknya masih mengarah ke integrasi nasional, tidak perpecahan. Ketiga, sistem pluralisme ekstrim. Pada sistem ini ditemukan perbedaan ideologi yang tajam di antara partai-partai politik yang ada.

  1. Sistem kepartaian berdasarkan formasi pemerintahan

Sistem kepartaian berdasarkan formasi pemerintahan, menurut Dahl dan Rokkan, dapat dibedakan berdasarkan pola oposisi partai. Dahl berpendapat bahwa sistem kepartaian berdasarkan pola oposisi partai mampu diklasifikasikan ke dalam empat kelompok. Pertama, persaingan ketat (strictly competitive). Kedua, bekerjasama dan bersaing (cooperative and competitive). Ketiga, bergabung dan bersaing (coalescent and competitive). Keempat, penggabungan ketat (strictly coalescent).

Dari penjelasan di atas maka dapat penulis simpulkan, bahwa partai politik adalah intitusi yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang mempersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu serta mencoba mendapatkan pengaruh dalam sebuah negara, kerap dengan mencoba menguasai posisi dalam pemerintahan, dan biasanya mengandung lebih dari satu kepentingan tunggal dari masyarakat pada tingkat tertentu berusaha mengumpulkan kepentingan.

Peran Partai Politik

Peran Partai Politik
Peran Partai Politik
  1. Membuat kerja pemerintahan parlementer menjadi mungkin
  2. Partai Politik merumuskan kebijakan publik
  3. Partai politik mendidik opini publik
  4. Partai politik memberikan stabilitas politik
  5. Membantu dalam perekrutan pemimpin
  6. Untuk mengikuti pemilihan umum
  7. Membuat undang-undang
  8. Para pihak membentuk dan menjalankan pemerintahan
  9. Peran oposisi
  10. Membentuk opini publik
  11. Akses ke mesin pemerintah dan skema kesejahteraan

Nah, itulah penjelasan mengenai Tugas Partai Politik yang meliputi, Sejarah, Pengertian, Definisi, Menurut Para Ahli, Tugas & Tanggung Jawab, Fungsi, Tujuan, Konsep, Ciri-Ciri, Peran partai politik secara lengkap. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan Anda dan bisa bermanfaat.

Tugas Partai Politik

Leave a Comment